undang undang nomor 8 tahun 2015. Mengingat : 1. undang undang nomor 8 tahun 2015

21 Tahun 2001, UU No. Namun Pasal 7 huruf r UU 8/2015 di atas telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan menjadikan ketentuan pasal ini dibatalkan. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar hukum terbitnya UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran. Ia menuturkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk memidanakan pengelola situs yang menyebarkan kebencian. U. dan . 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Judul. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Tulisan Hukum/Tim UJDIH BPK Perwakilan. 8 halaman Dasar Hukum. E. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. 58) Tentang Menambah Undang-undang No. UU No 8 Tahun 2015. Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah. 2005/NO. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Search for: Close. bahwa dalam rangka mewujudkan. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023. Penyandang Disabilitas - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. a. id. pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun. 8, LN. 2. undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik sosialis viet nam (extradition treaty between the republic of indonesia and the socialist republic of viet nam) dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 2. UU Nomor 12 tAHUN 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak. Pasal itu melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bertujuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi. 2. UMUM . Download. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 143 3. Tipe Dokumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 8: Tahun: 2019: Tentang: PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 26 April 2019: Pejabat yang. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Bidang Hukum: HUKUM UMUM: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh: 405 kali: UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 tentang Penyandang. 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 1967/ No. bahwa untuk menjamin pemilihan gubernur, bupati, dan PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Denda Devi Sarah Mandini 1 1Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia Email Korespondensi: dendadevi95@yahoo. Oleh: Indra Pahlevi. PP 2021. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d isabilitas yang 5. 18 , TLN NO. Skip to Content. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Dengan mencabut: 1. kpu. [14] Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 4. perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apa tujuan. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana; atas permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ahli sebagaimana. 69, TLN NO. SALINAN. 13 Oktober 1990. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 70 halaman. NOMOR. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 1 Tahun 2015 yang sebelumnya menggantikan UU No. U. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana. Undang-Undang, 7 TAHUN 2021. Mengingat : 1. PP. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan,. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal; Mengingat: 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang; 2005. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Tahun. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020 . Status: Hanya untuk pelanggan. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak. UU No. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. STANDAR . Tahun. undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. 8 Tahun 2015 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA; NOMOR TENTANG; 24 Tahun 2003: Mahkamah Konstitusi: 8 Tahun 2011: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 1 Tahun 2015: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. Undang-undang (UU) NO. a. ABSTRAK: a. Bentuk. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Berita Negara Republik Indonesia. (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Download Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur. pasal : 80; varian : Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi - ii - tidak diperJualbelikan Cetakan pertama, november 2011 Cetakan kedua, agustus 2013 Cetakan ketiga, Februari 2014 Cetakan keempat, September 2014 Cetakan kelima, agustus 2015 Cetakan keenam, September 2016 Cetakan ketujuh, januari 2017 Cetakan. No 2 dari 27 Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, ITambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5495); 3. DI RUMAH SAKIT . 3. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Dengan mencabut : 1. Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. Undang-Undang: Nomor: 8: Tahun: 2015: Tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil : Materi Muatan Pokok Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya T. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8. 8. E. ID – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tidak lagi menyebut Penyandang Cacat, akan tetapi Penyandang Disabilitas. Breadcrumb. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: . Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Preview. Kategori Regulasi. UMUM. 8 Tahun 1995 Pasar Modal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat apakah aturan hukum yang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Mencabut : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan. 4548, LL SETNEG : 3 HLM. com Abstrak Pada tulisan ini penulis akan membahas pro kontra proses pembahasan Undang- Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. 05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Nomor. haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangUndang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan T. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang "bursa" (lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Perubahan peraturan pemilihan kepala daerah dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Menteri Riset,. Undang-Undang: Nomor: 8: Judul: Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang: T. NOMOR 8 TAHUN 1999 . Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah. UU No 8 Tahun 2015. UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. 10, LN. bahwa Undang -Und ang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah. Jakarta Tanggal Penetapan. Belum Tersedia. Undang-Undang. Detail Download. Frasa "dan termuat" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), b. Nomor . ia Sama Bidang Pertahanan (agreement Between The Gowrnment of The Repubuc of Iivdoivesia and The Government Ofthe Repubuc of Fiji Concerning Cooperation In The Field of Defence) Dokumen :. 8, LN. 2005. UU ini merupakan perubahan dari UU No. 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Baca selengkapnya tentang isi dan latar belakang UU ini dalam dokumen resmi. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. E. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. U. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357 ); 12. Abstrak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas. di Lihat 6034 kali .